Anggota Komisi X DPR RI Muh. Hanif Dhakiri (F-PKB), meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu dalam merekrut dan mengangkat guru PNS harus disesuaikan dengan kebutuhan.

“Penghentian pengangkatan PNS khususnya guru disebabkan, karena banyaknya aduan dari masyarakat mengenai tidak benarnya rekrutmen dan penempatan guru di Bengkulu dan daerah lain di Indonesia,” kata Hanif disela pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu saat Komisi X DPR-RI melaksanakan tugas Kunjungan Kerja, Bengkulu (12/4).

Hal itu dikatakan Hanif, karena Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, kesenian, pemuda, pariwisata dan kesehatan, menerima laporan tentang adanya kelebihan (overload) guru mata pelajaran tertentu, tapi kurang pada mata pelajaran yang lain. Misalkan, kelebihan guru mata pelajaran IPS, tapi kekurangan guru Agama di hampir seluruh kabupaten/Kota di tiap tingkatan sekolah SD, SMP, SMA&SMK.

Menurut Hanif, moratorium digunakan sebagai kesempatan untuk merapikan dan meningkatkan kualitas guru PNS dengan melakukan tiga proses penting, yaitu reformasi birokrasi, mekanisme reward and punishment, dan remunerasi kesejahteraan.

“Harus ada upaya memperketat rekrutmen PNS terutama guru. Ya distop dulu biar nggak bengkak jumlahnya. Biar efektif posisi PNS harus dibuat tidak aman, dipacu untuk kerja keras. Setelah kinerjanya bagus, baru kesejahteraanya ditingkatkan melalui remunerasi. Jadi hanya mereka yang berdedikasi dan berkompetensi baguslah yang akan tersisa,” ujarnya.

Rekruitment Kembali ke Pusat

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si, dalam sambutanya menyatakan dipilihnya Bengkulu sebagai lokasi reses komisi X DPR RI kali ini karena diantara seluruh provinsi di Indonesia Bagian Barat, Bengkulu dianggap sebagai provinsi yang masih tertinggal.

Selain itu, Rully menambahkan secara tegas bahwa rekruitmen guru harus segera dikembalikan ke pusat. “Targetnya secepatnya tahun ini, melalui panja,” ujar Rully.

Sebelum hearing di Dinas Pendidikan, Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi beberapa sekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Kota Bengkulu. Sekolah yang dikunjungi adalah SDN 11, SMPN 4, SMAN 7 Plus, dan SMKN 3. Di sekolah-sekolah itu, wakil rakyat menggali dan menyerap aspirasi dari pengelola sekolah.

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si, mengatakan dalam kunjungan tersebut, mereka mendapat laporan guru yang dipasok ke sekolah tidak sesuai kebutuhan. Itu disebabkan, rekruitmen guru tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sekolah.

 “Kunjungan ini bertujuan mendapatkan masukan berupa data-data faktual, misalnya, data tentang pelaksanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan di Provinsi Bengkulu,” kata Rully.

Mengenai pelaksanaan Unas, Rully mengatakan UN masih diperlukan karena berfungsi untuk memetakan kualitas pendidikan, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya parameter kelulusan. “Harus digabungkan dengan ujian akhir sekolah untuk menentukan kelulusan, tinggal mengatur bobotnya saja. Pemetaan ditujukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan di suatu wilayah,” kata Rully.

Pada bagian lain, dia juga meminta pelaksanaan UN mendapat pengawasan secara ketat. “Apalagi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti kebocoran soal, dan penggunaan joki membuktikan Unas masih banyak kekurangan,” ujarnya di sela-sela kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bengkulu.(dni/TVP)